Penerapan E-Planning Salah Satu Sarana Pencegahan Korupsi

Selasa, 07 Maret 2017 Pemerintahan

Oleh admin

Jakarta, Selasa (07/03 )- Kedeputian Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  mengadakan acara Sarasehan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Diseminasi Simda Perencanaan. Kegiatan yang diadakan di Aula Gandhi, Gedung Kantor Pusat BPKP ini mengambil tema "Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Menuju Terwujudnya Good Governance".

Sebagaimana dikemukakan oleh Direktur PPKD Wilayah III BPKP Iskandar Novianto, sarasehan dan diseminasi ini merupakan terobosan BPKP dalam menjawab kebutuhan pengintegrasian perencanaan dan penganggaran berbasis teknologi informasi untuk mengoptimalkan hasil pembangunan daerah dari para penyelenggara daerah melalui e-planning dan e-budgeting. Pengembangan SIMDA Perencanaan untuk melengkapi sistem keuangan yang sudah ada, yaitu SIMDA Keuangan, yang dilatarbelakangi adanya berbagai permasahan perencanaan yang timbul dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Melalui Pengembangan SIMDA Perencanaan tersebut diharapkan tercipta transparansi dan objektivitas tata kelola pemerintahan kepada publik demi mewujudkan good governance.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto dalam sambutan pembukaan mengemukakan “Di tengah keterbatasan fiskal daerah saat ini, keberhasilan pembangunan di daerah sangat dipengaruhi pada efektivitas perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, sehingga diperlukan pengintegrasian sistem pengendalian intern pada kedua sistem tersebut” ungkapnya.

Gatot lebih lanjut menjelaskan bahwa keterkaitan sistem perencanaan pembangunan dan sistem pengelolaan keuangan adalah pada proses penganggaran yang merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan. SIMDA Perencanaan merupakan jawaban dari kebutuhan pengintegrasian proses perencanaan pembangun dan penganggaran pada sistem pengelolaan keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Menurut Gatot, hal tersebut akan memastikan keberhasilan penetapan target kinerja tahunan terhadap pencapaian visi misi pemda dan efisiensi penggunaan anggaran daerah sesuai penetapan kinerja. SIMDA Perencanaan sebagai salah satu produk BPKP telah terintegrasi dengan SIMDA Keuangan yang merupakan sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi yang telah digunakan oleh 371 pemda.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata yang bertindak sebagai keynote speech dalam acara tersebut berpendapat, bahwa salah satu penyebab timbulnya korupsi adalah adanya kelemahan/kegagalan dalam perencanaan kegiatan pembangunan pemerintah. Selanjutnya pihaknya sangat mengapresiasi kontribusi BPKP dalam mengembangkan penggunaan teknologi informasi dalam membangun sistem perencanaan dan mendorong BPKP untuk terus melakukan asistensi dan pendampingan.

Alex juga mengemukakan perlunya mendorong penguatan APIP, dan pihaknya telah berkooordinasi dengan Menpan, Mendagri, dan BPKP untuk memperkuat independensi APIP. “Rohnya APIP adalah independensi, jika tidak independen,  maka sulit mengharapkan kualitas pemerintah daerah” ungkapnya.

Terkait dengan pengembangan SIMDA Perencanaan oleh BPKP, Alex mengemukakan bahwa KPK merasa perlu mendorong, agar SIMDA Perencanaan tersebut dapat diterapkan oleh pemerintah daerah khususnya yang telah menggunakan SIMDA Keuangan, agar proses perencanaan dan pengganggaran yang dapat terintegrasi dengan proses pengelolaan keuangan.

Acara sarasehan juga menghadirkan narasumber Kasubdit Partisipasi Masyarakat dan Informasi Pembangunan Daerah pada Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bagus Agus Herbowo, yang mengangkat tema Kebijakan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaaan Pembangunan Daerah. Bagus mengemukakan bahwa perencanaan yang telah disusun oleh daerah dapat dilakukan sinkornisasi dan harmonisasi dengan target pembangunan nasional, sehingga tercipta keselarasan dan meningkatkan pemerataan masyarakat, lapangan kerja dan usaha, serta daya saing daerah. Perencanaan yang telah disusun tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan evaluasi atas hasil pelaksanaan. Proses pengendalian dan evaluasi pembangunan tersebut akan menjadi lebih efisien jika proses perencanaan pembangunan daerah tersebut telah menggunakan sistem E-Planning yang terintegrasi.

 

 

Narasumber Direktur Penelitian dan Pengembangan Koordinator Unit Korsupgah KPK, Wawan Wardiana, menjelaskan bahwa KPK telah memformulasikan beberapa langkah-langkah dalam Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah). Salah satu langkah yang diformulasikan dalam Korsupgah 2016-2019 adalah mendorong penggunaan e-planning baik pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjaga  seluruh proses dapat diketahui secara transparan sehingga hasil perencanaan dari awal hingga akhir menjadi konsisten dan historis perencanaan yang telah diusulkan dapat terjaga.

Narasumber Direktur Pengawasan PKD Wilayah III,  Iskandar Novianto menyampaikan bahwa SIMDA Perencanaan  diciptakan untuk menjawab kebutuhan pemda khususnya pengguna SIMDA keuangan yang menginginkan sistem informasi manajemen perencanaan yang terintegrasi dengan sistem informasi pengelolaan keuangan.

Diskusi dengan ketiga narasumber tersebut dimoderatori oleh Direktur Pengawasan PKD Wilayah II,  Bambang Utoyo.

(Humas PKD/Rief - Humas BPKP Pusat /Dsw, Tine/Endang) 

Sumber : http://www.bpkp.go.id/berita/read/17612/0/Penerapan-E-Planning-Salah-Satu-Sarana-Pencegahan-Korupsi.bpkp